Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Anggaran Tambahan Rp100 Triliun untuk Target 82,9 Juta Penerima

CENTRALNESIA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) didasarkan pada arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada September 2025, lebih cepat dari rencana awal di akhir 2025.

“Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa tambahan anggaran yang diperlukan jika target harus tercapai pada September 2025. Kami jawab Rp100 triliun,” ujar Dadan dalam acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menekankan bahwa keputusan untuk menambah anggaran berasal dari Presiden Prabowo, bukan usulan langsung dari BGN. Penambahan anggaran ini merupakan konsekuensi dari percepatan target penerima manfaat program tersebut.

Strategi Percepatan Program MBG

Presiden Prabowo juga meminta koordinasi lintas sektor yang lebih kuat untuk mempercepat pelaksanaan program ini. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 17 Januari, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja sama agar program MBG berjalan optimal.

“Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dengan kerja sama yang erat di antara kementerian dan lembaga,” ungkap Dadan.

Capaian Awal Program MBG

Sejak peluncuran program 10 hari lalu, MBG telah dilaksanakan di 31 provinsi dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi.

Pada tahap pertama, Januari–April 2025, ditargetkan sebanyak 3 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut akan meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap berikutnya, April–Agustus 2025, hingga akhirnya mencapai target keseluruhan 82,9 juta orang pada September 2025.

Dampak dan Prioritas Program MBG

Program MBG dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, yang diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Langkah percepatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi dan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui program berskala nasional.