BI dan BKPM Tingkatkan Kolaborasi dalam Perizinan Sektor Keuangan

CENTRALNESIA – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Investasi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat kolaborasi dalam perizinan sektor keuangan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua pihak.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan layanan perizinan sektor keuangan yang lebih profesional, akuntabel, sederhana, transparan, dan informatif (PASTI). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemudahan berbisnis (ease of doing business), memastikan keberadaan pemain industri keuangan yang kredibel, dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap konsumen.

Destry menambahkan bahwa Bank Indonesia terus berusaha untuk menjaga kredibilitas dan kualitas layanan kebanksentralan agar dapat mendukung visi Bank Indonesia sebagai bank sentral digital yang terdepan dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menekankan pentingnya penguatan iklim investasi di Indonesia. Pada 2024, target investasi Indonesia ditetapkan sebesar Rp1.650 triliun, meningkat dari Rp1.400 triliun pada tahun sebelumnya. Pada September 2024, total realisasi investasi telah mencapai Rp1.261 triliun, atau 76,45 persen dari target yang telah ditetapkan oleh Presiden RI.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen dalam lima tahun ke depan, Todotua mengungkapkan bahwa perlu ada langkah-langkah strategis seperti peningkatan investasi, hilirisasi, digitalisasi, dan penerapan ekonomi hijau.

Perjanjian kerja sama ini dianggap sebagai salah satu elemen pendukung investasi, di mana digitalisasi akan semakin mempermudah proses investasi dan mendukung pencapaian target investasi nasional. Sebelumnya, kedua lembaga ini telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama dan Koordinasi pada 28 Agustus 2024 yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi antara Bank Indonesia dan Kementerian Investasi/BKPM.