CENTRALNESIA – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa kendaraan umum berpelat kuning tetap menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam konferensi pers pada Senin (4/11/2024), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji kembali skema penyaluran subsidi BBM dan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kendaraan umum tetap mendapatkan dukungan tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa opsi skema subsidi BBM yang sedang dipertimbangkan termasuk penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin serta subsidi barang.
Ia menekankan bahwa apapun skema yang diputuskan oleh Presiden, fokus utama adalah memastikan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Selama ini, penyaluran subsidi energi dianggap tidak optimal dan cenderung tidak tepat sasaran, dengan sekitar 20-30 persen subsidi energi berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan.
Untuk memastikan alokasi subsidi energi tepat sasaran, pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran. Pada tahun 2024, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 435 triliun untuk subsidi energi, dengan Rp 83 triliun di antaranya dialokasikan untuk subsidi Elpiji. Namun, laporan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas menunjukkan bahwa masih ada potensi subsidi yang tidak tepat sasaran.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat yang berhak.
More Stories
IHSG Awal Perdagangan Menguat ke 7.495 di Tengah Perhelatan Pilpres AS
Tanggapan Mentan Mengenai Penolakan Proyek Pencetakan Sawah 1 Juta Ha di Papua Selatan
Inilah Besaran Biaya Kampanye Donald Trump dan Kamala Harris di Pilpres AS 2024