BPK: Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah yang Berbasis Akrual Menjadi Langkah Maju dalam Pengelolaan Keuangan Negara

CENTRALNESIA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menegaskan bahwa penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berbasis akrual merupakan langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih profesional dan dapat diandalkan.

Pernyataan tersebut diungkapkan saat Isma berpartisipasi sebagai pembicara dalam seminar tahunan ke-19 General Court of Audit (GCA) Arab Saudi, yang diadakan atas undangan Presiden GCA, Hussam Bin Abdulmohsen Alangari, dengan tema “Meninjau dan Meningkatkan Kinerja Keuangan Publik dalam Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual” di Riyadh.

Menurut Isma, “LKPP berbasis akrual memberikan gambaran lebih tepat mengenai posisi keuangan pemerintah karena mencatat pendapatan dan pengeluaran saat terjadi, bukan hanya pada saat terjadinya transaksi kas. Pendekatan ini memungkinkan pengakuan aset dan kewajiban secara real-time, yang berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih berkualitas serta manajemen sumber daya publik yang lebih efisien,” seperti yang dikutip dari keterangan resmi di Jakarta pada Senin.

Sejak mulai diterapkan pada tahun 2015, LKPP berbasis akrual telah dianggap berhasil memperkuat disiplin fiskal dan mendukung otonomi daerah yang lebih mandiri. Langkah ini sejalan dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia, di mana BPK berperan penting dalam audit dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Isma juga menjelaskan tantangan yang dihadapi pada awal penerapan LKPP, seperti perlunya adanya kerangka hukum yang komprehensif dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Ia menggarisbawahi bahwa koordinasi antar lembaga dan penerapan sistem teknologi informasi yang memadai sangat penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan publik.

“BPK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas LKPP agar pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan berfokus pada kepentingan masyarakat umum. Dengan adanya LKPP yang dapat diandalkan dan tepat, diharapkan pemerintah dapat lebih cermat dalam merencanakan anggaran, menentukan kebijakan fiskal, dan mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya