CENTRALNESIA – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai lembaga pengelola investasi negara Indonesia, diharapkan memiliki nilai dana kelolaan atau Asset Under Management (AuM) yang dapat menyaingi negara-negara maju. Pada acara Dies Natalis Ke-15 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Anggito menyampaikan bahwa besaran dana ini akan diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Danantara akan mengkonsolidasikan berbagai aset keuangan nasional, termasuk investasi dari BUMN seperti Pertamina dan PLN, serta dana pensiun. Berdasarkan pengalaman global, Anggito menyebutkan bahwa konsolidasi aset keuangan negara dapat memberikan “leverage” atau daya dorong ekonomi yang lebih kuat, seperti yang berhasil dilakukan oleh Norwegia melalui Norges Bank Investment Management (NBIM), yang mengelola aset sebesar 1.700 miliar dolar AS. Selain Norwegia, contoh negara lain dengan pengelolaan aset besar adalah China Development Bank (1.240 miliar dolar AS) dan Abu Dhabi Investment Authority (993 miliar dolar AS).
Menurut Anggito, dana kelolaan ini memiliki sifat non-tunai dan tidak “liquid”, tetapi melalui Danantara, Indonesia diharapkan bisa menarik investasi besar dari luar negeri untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional. Dana tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan keuangan dan memobilisasi modal asing ke dalam proyek infrastruktur dan investasi lainnya di Indonesia.
Danantara akan dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142/P Tahun 2024. Muliaman menegaskan bahwa badan ini memiliki peran yang berbeda dari Kementerian BUMN, yakni untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi negara secara terpusat dan terpadu, agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Peluncuran resmi BP Investasi Danantara dijadwalkan pada 8 November 2024, dan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam meningkatkan potensi ekonomi Indonesia melalui pengelolaan investasi nasional yang lebih strategis.
More Stories
Kenaikan PPN dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Ekonom Mengusulkan Pungutan Ekspor Tambang Sebagai Alternatif Penerapan PPN 12 Persen
BI Maksimalkan Instrumen Moneter Pro-Market untuk Mendukung Stabilitas Rupiah