Pengamat Sarankan Penundaan PPN 12 Persen Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

CENTRALNESIA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyarankan agar pemerintah menunda kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Penundaan ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mengurangi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Alasan Penundaan Kenaikan PPN

1. Dampak pada Konsumsi Kelas Menengah:

• Kelas menengah berkontribusi sekitar 84 persen dari total konsumsi domestik.
• Kenaikan PPN akan membuat barang seperti elektronik, furnitur, dan perlengkapan rumah tangga menjadi lebih mahal, mengurangi daya beli masyarakat.
• Konsumsi kelompok ini penting untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Efek Berantai dari Kebijakan Lain:

• Selain kenaikan PPN, kebijakan lain seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan pemangkasan subsidi energi juga akan menekan daya beli masyarakat.
• Kombinasi dari berbagai kebijakan ini berpotensi memperburuk perlambatan pertumbuhan konsumsi.

1. Target Pertumbuhan Ekonomi:

• Faisal menekankan bahwa jika daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sulit dicapai, karena konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Rekomendasi CORE

• Menunda Kenaikan PPN: Memberikan ruang bagi daya beli masyarakat untuk pulih dan menguat.
• Mengutamakan Konsumsi Kelas Menengah: Pemerintah perlu memastikan konsumsi kelas menengah tidak tertekan, mengingat kontribusi mereka yang signifikan terhadap ekonomi domestik.
• Pengelolaan Kebijakan Fiskal yang Berimbang: Kebijakan yang terlalu membebani masyarakat secara bersamaan, seperti pemotongan subsidi energi dan kenaikan iuran BPJS, perlu disesuaikan untuk menghindari tekanan kumulatif.

Dampak Jika Kenaikan Tetap Dilaksanakan

• Penurunan Daya Beli: Barang-barang yang dikonsumsi kelas menengah akan menjadi lebih mahal, menekan belanja masyarakat.
• Perlambatan Konsumsi Rumah Tangga: Kontribusi konsumsi terhadap PDB bisa melambat, menghambat target pertumbuhan ekonomi.
• Ketimpangan Ekonomi: Kesenjangan sosial dapat meningkat, karena beban pajak tambahan lebih terasa bagi kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penundaan kenaikan PPN menjadi opsi strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah berbagai tekanan kebijakan lainnya.