OJK Bali Dorong Peningkatan Kredit Pertanian untuk Atasi Kendala Modal

CENTRALNESIA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali aktif mendorong peningkatan akses kredit di sektor pertanian untuk mengatasi masalah permodalan yang sering menjadi hambatan bagi petani dan nelayan di wilayah tersebut.

“Kami mendorong seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Bali agar mengoptimalkan potensi ekonomi di masing-masing wilayah,” ujar Rony Ukurta Barus, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Bali, di Denpasar, Sabtu.

Langkah konkret yang diambil mencakup pemberian literasi keuangan bagi perwakilan kelompok tani dan nelayan, bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan serta badan usaha milik daerah yang diharapkan menjadi mitra pembelian hasil pertanian (offtaker).

Literasi ini mencakup berbagai hal terkait pembiayaan pertanian, seperti kredit alat dan mesin pertanian (alsintan), program klaster pertanian close loop yang memfasilitasi kemitraan agribisnis dari hulu hingga hilir, serta pelatihan dalam budidaya tanaman seperti pisang.

Rony berharap agar tim dapat mempercepat dan mempermudah akses modal bagi petani dan nelayan melalui program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) untuk mendorong peningkatan produksi pertanian di Bali serta mendukung kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Sang Ayu Sri Wahyuni, menambahkan bahwa permodalan merupakan salah satu kendala utama yang memengaruhi produktivitas petani dan nelayan di Bali. Pemerintah pun telah berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KPSP, kredit usaha alsintan, dan penguatan keuangan mikro bagi agribisnis.

Berdasarkan data dari OJK Bali, realisasi kredit di Bali untuk periode Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp110,17 triliun, atau meningkat 8 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp102 triliun. Dari total tersebut, kredit sektor pertanian mencapai 5,34 persen atau sekitar Rp5,88 triliun.

Walaupun kredit sektor pertanian tercatat tumbuh 12,41 persen dari tahun lalu, sebagian besar kredit masih terserap oleh sektor konsumtif (34 persen), perdagangan besar dan eceran (29,4 persen), serta sektor akomodasi dan pariwisata (11,24 persen).