DPR RI Butuh 205 Tenaga Ahli, Simak Persyaratan Melamarnya

CENTRALNESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru saja membuka lowongan untuk posisi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan bagi periode 2024–2029, dengan total 205 formasi yang dibutuhkan. Rekrutmen ini menjadi kesempatan besar bagi profesional dengan berbagai latar belakang keahlian untuk ikut berkontribusi di lembaga legislatif tertinggi Indonesia, khususnya di komisi-komisi dan badan DPR yang membutuhkan dukungan di bidang-bidang spesifik.

Mengenal Posisi Tenaga Ahli DPR RI

Posisi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan bertujuan untuk memberikan dukungan analitis, administratif, dan riset bagi anggota dewan, memastikan bahwa tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat dijalankan dengan optimal. Tugas ini mencakup penelitian kebijakan, penyusunan laporan, dan pemberian rekomendasi strategis sesuai dengan bidang keahlian yang relevan.

Persyaratan Jurusan Berdasarkan Komisi dan Badan DPR RI

Setiap komisi dan badan di DPR RI memiliki fokus spesifik, yang mencakup beragam bidang dari teknologi, ekonomi, hingga sosial dan lingkungan. Berikut adalah perincian kebutuhan tenaga ahli sesuai jurusan atau latar belakang pendidikan:

1. Komisi I (Pertahanan dan Keamanan): Membutuhkan ahli di bidang Ilmu Politik, Hukum, Hubungan Internasional, Teknologi Informasi.
2. Komisi II (Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi): Mencari tenaga ahli di Ilmu Pemerintahan, Statistik, Kependudukan, Tata Ruang, dan Kearsipan.
3. Komisi III (Hukum dan HAM): Dibutuhkan profesional dengan keahlian Ilmu Hukum, Hak Asasi Manusia, Kriminologi, dan bidang terkait komunikasi.
4. Komisi IV (Pertanian dan Lingkungan Hidup): Fokus pada tenaga ahli di Ilmu Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Peternakan, dan Pangan.
5. Komisi V (Infrastruktur dan Transportasi): Menyediakan tempat bagi lulusan Teknik Sipil, Arsitektur, Geofisika, Transportasi, dan keantariksaan.
6. Komisi VI (Ekonomi dan Perdagangan): Kebutuhan akan tenaga ahli di Ekonomi, Akuntansi, Bisnis, Administrasi Niaga.
7. Komisi VII (Energi dan Sumber Daya Mineral): Ahli di bidang Geologi, Energi Terbarukan, Bioteknologi, dan teknologi industri.
8. Komisi VIII (Agama dan Sosial): Mencari tenaga di bidang Ilmu Agama, Psikologi, Kesejahteraan Sosial, dan Sosiologi.
9. Komisi IX (Kesehatan dan Ketenagakerjaan): Butuh tenaga ahli dalam Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Keperawatan, dan kebidanan.
10. Komisi X (Pendidikan dan Kebudayaan): Fokus pada Pendidikan, Pariwisata, Kearsipan, Seni, Budaya, dan Bahasa.
11. Komisi XI (Keuangan dan Perbankan): Membutuhkan tenaga ahli dalam Ekonomi, Perbankan, Perasuransian, Kebijakan Publik.
12. Komisi XII (Teknologi dan Pertambangan): Memerlukan ahli di bidang Teknologi Nuklir, Pertambangan, Teknik Geodesi, Energi Terbarukan, serta geologi.
13. Komisi XIII (Hak Asasi dan Politik): Dibutuhkan tenaga di Hak Asasi Manusia, Politik, Sosiologi, Administrasi, Pemerintahan.

Selain komisi-komisi di atas, DPR juga memiliki beberapa badan dengan kebutuhan tenaga ahli tersendiri, seperti Badan Anggaran yang memerlukan tenaga di Ekonomi, Statistik, dan Perpajakan, dan Badan Aspirasi Masyarakat yang mencari ahli di bidang Ilmu Kependudukan, Administrasi, Tata Ruang. Setiap tenaga ahli diharapkan dapat memberikan dukungan substansial sesuai kebutuhan spesifik komisi atau badan yang bersangkutan.

Proses dan Persyaratan Umum Pendaftaran

Para calon diharapkan memenuhi kualifikasi pendidikan yang relevan dengan posisi yang dituju, serta memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang tersebut. Selain itu, pendaftar biasanya diwajibkan memiliki pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab DPR RI, kemampuan analisis yang baik, serta keterampilan komunikasi dan penyusunan laporan.

Bagi mereka yang tertarik, informasi detail mengenai cara pendaftaran, syarat administrasi, dan tahapan seleksi umumnya dapat ditemukan di situs resmi DPR atau platform rekrutmen yang bekerja sama dengan DPR RI.